Integritas merupakan satu nilai penting dalam pemerintahan anti korupsi. Pemerintahan yang memiliki integritas tinggi dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Melalui tegaknya nilai-nilai integritas dalam pemerintahan, diharapkan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas pemerintahan anti korupsi adalah transparansi. Pemerintah yang transparan menciptakan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan sehingga terjadi kontrol sosial yang dapat mencegah praktik korupsi. Menurut Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 40 (dari 100) dalam indeks persepsi korupsi tahun 2021, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

Selain itu, pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai integritas juga harus memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas pemerintahan berarti bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam survei yang dilakukan oleh World Justice Project pada tahun 2019 tentang Rule of Law Index, Indonesia mendapatkan skor 0,39 (dari 1) dalam kategori akuntabilitas pemerintah, menunjukkan adanya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Penting untuk memperhatikan perspektif yang beragam dalam membangun integritas pemerintahan anti korupsi. Perspektif masyarakat, lembaga swasta, dan pemerintah harus didengar dan diberdayakan agar dapat mencapai tujuan yang sama. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat mengurangi risiko korupsi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, melibatkan lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan serta memberikan ruang bagi adanya kritik dan saran konstruktif juga penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam upaya membangun integritas pemerintahan anti korupsi, perlu ada dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari para pemimpin pemerintahan, bekerja sama dengan lembaga pengawas, dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah. Hanya dengan membangun integritas yang kuat dalam pemerintahan, korupsi dapat dicegah dan tujuan pembangunan negara dapat tercapai. (Enno)